Politik

Pansus Sawit DPRD Gorontalo Soroti Praktik Tidak Adil Perusahaan Sawit, Cegah Potensi Konflik Sosial

Gorontalo, (Kabargorontalo.id)– Anggota Pansus Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menyoroti praktik tidak adil yang dilakukan beberapa perusahaan sawit di Gorontalo. Dalam rapat Pansus bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Limonu Hippy menyampaikan keluhan masyarakat petani kelapa sawit yang merasa dirugikan oleh perusahaan.Senin (2/6/25).

Limonu Hippy mengungkapkan adanya praktik yang tidak adil, bahkan mengarah pada penipuan sistematis, yang dilakukan perusahaan sawit terhadap petani. Banyak petani yang seharusnya mendapatkan hak atas lahan plasma, namun kenyataannya tidak memperoleh hak tersebut. Lebih memprihatinkan lagi, lahan milik masyarakat yang seharusnya digunakan untuk perkebunan plasma justru dijadikan jaminan (agunan) oleh perusahaan di bank.

“Ini sangat tidak adil. Lahan masyarakat dijadikan jaminan oleh perusahaan, sementara masyarakat justru harus terus membayar utang. Ini jelas merugikan dan tidak masuk akal,” tegas Limonu Hippy.

Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat. Jika dibiarkan terus berlanjut, hal ini berpotensi memicu gejolak sosial akibat akumulasi kekecewaan masyarakat.

“Kita harus mencegah potensi konflik sosial. Jika masyarakat sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya,” ujarnya.

Limonu Hippy menekankan bahwa DPRD Gorontalo tidak anti-investor. Investasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, investasi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan masyarakat.

“Kita tidak menolak investor, tetapi investor juga harus menjalankan kewajibannya. Jika mereka hanya datang untuk merugikan masyarakat dan berpotensi menciptakan kekacauan sosial, maka hal ini harus kita sikapi dengan serius,” tegasnya.

Beliau berharap kejadian yang pernah memicu konflik sosial di Pohuwato tidak terulang di daerah lain. Pansus Kelapa Sawit mendesak perusahaan sawit untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka kepada masyarakat sebelum konflik meluas.

“Tragedi di Pohuwato harus menjadi pelajaran. Semua ini terjadi karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Kami meminta perusahaan bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya,” pungkas Limonu Hippy.

Pansus Kelapa Sawit akan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dan memastikan agar hak-hak masyarakat terpenuhi serta mencegah terjadinya konflik sosial di masa mendatang. (KG2)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button