KABARGORONTALO.ID – Pemerintah kabupaten (Pemkab) pohuwato, Wakil Bupati Amin Haras, dirinya berharap agar forum kemitraan ini senantiasa bisa membahas dan membicarakan terutama hal-hal yang masih menjadi kendala maupun permasalahan dalam rangka untuk pelayanan askes kesehatan kepada masyarakat terutama yang dilayani dengan kartu JKN KIS ini.
Kartu JKN KIS tersebut, Baik itu melalui anggaran dana APBD pohuwato, provinsi maupun pusat. Demikian disampaikan Wabup Amin Haras ketika mengikuti forum kemitraan BPJS Kesehatan secara virtual. Kegiatan yang dibuka Penjabat Sekda, Iskandar Datau Jum’at, (16/10/2020).
Kegiatan ini berlangsung di gedung panua kantor bupati turut dihadiri Anggota DPRD, Amran Anjulangi, pihak BPJS Kesehatan, unsur Dinas Kesehatan, RSUD Bumi Panua dan pihak puskesmas.
Menurut Wabup Amin Haras bahwa persoalan kepesertaan masih tetap ada masalah yang mengganjal ditengah-tengah masyarakat.
Kepada pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial diingatkan masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat terutama dalam pengurusan kartu BPJS yang sudah dinonaktifkan.
Maka ini perlu didiskusikan, dibicarakan bersama supaya masyarakat ketika sudah dilayani di rumah sakit tidak menemui kendala atau persoalan.
Karena disisi lain mereka tidak punya biaya tapi oleh rumah sakit dikenakan biaya karena BPJS-nya tidak aktif, sehingga ini diminta menjadi perhatian pula oleh BPJS Kesehatan terutama mereka ketika mengurus kartu atau penonaktifan kembali agar tidak ada kendala yang ditemui di BPJS itu sendiri.
“Ya, kadang ada masyarakat yang datang menemui langsung ke kami, bahkan ada yang melalui telpon ketika ada kendala dalam pelayanan terutama mereka yang memegang kartu JKN KIS.
Pada pertemauan kemarin-kemarin hal ini sudah saya sampaikan ke pihak BPJS Pohuwato. Olehnya masalah seperti ini tolonglah dicarikan solusi yang bagus, dan tidak menyulitkan masyarakat”,jelas wabup.
Sementara itu Penjabat Sekda, Iskandar Datau minta agar dalam forum ini bisa menghasilkan yang terbaik yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Juga bagaimana klaim-klaim tidak terjadi lagi, karena imbasnya pada pelayanan kepada masyarakat juga, (*).
