Advertorial

DP3AP2KB Pohuwato Studi Tiru ke BKKBN Sulteng

KABAR POHUWATO – (kabargorontalo.id), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato melaksanakan studi tiru ke BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

Dipimpin Pelaksana Tugas Kadis DP3AP2KB, Dra. Hj. Rusmiati Pakaya, M.Pd dan rombongan ini disambut Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Irmawati, SE., MM, serta pejabat fungsional di lingkup instansi vertikal.

Melalui kesempatan ini, Rusmiati Pakaya yang juga selaku Asisten Perekonomian Pemkab Pohuwato mengungkapkan bahwa di BKKBN itu ternyata banyak inovasi yang harus dilakukan, yang selama ini belum dilakukan oleh Pemkab Pohuwato.

Namun selama ini, tidak mendiskreditkan, tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya simple dan bisa diaplikasi.

Satu diantaranya, kata Rusmiati, selasa menyapa kepada tenaga PPKBD dan sub PPKBD tingkat Desa, untuk menyampaikan berbagai problemalitik untuk kesuksesan pelaksanaan bangga kencana di tingkat Desa dan Kecamatan. Jadi, setiap Minggu selalu ter evaluasi.

Bahkan, kata Rusmiati lagi, disamping banyak program yang disampaikan, BKKBN Provinsi Sulawesi tengah saat ini telah berhasil menetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk area bebas korupsi.

“Saya kira itu sangat baik dan apa yang mereka lakukan sebetulnya bisa kita terapkan di kabupaten, Insha Allah, tentunya ini akan kita lakukan secara bertahap step by step,” kata Rusmiati, Rabu (31/03/2021).

Sehingga itu, dirinya berharap agar berbagai bentuk Inovasi Program yang diterapkan BKKBN tersebut, nantinya juga mampu dilaksanakan diwilayah Kabupaten Pohuwato

“Harapan kami di tahun depan, harus ada intervensi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pelaksanaan kegiatan Tribina, Karena selama ini intervensi DAU masih kecil untuk kegiqtan Tribina dan kita masih lebih banyak berharap dari DBOKB Pusat. Sementara, DBOKB Pusat itu kita tidak bisa pilah-pilah sesuai kebutuhan daerah. Tetapi, lebih kepada pelaksanaan kegiatan berdasarkan juknis,” harapnya.

Wartawan: KT.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button