DPRD Dorong Inspektorat Periksa Sejumlah Program di Desa Manawa Yang Diklaim Bermasalah
Kabargorontalo id, (Pohuwato) – DPRD Pohuwato dorong Inspektorat Daerah, periksa sejumlah program Di Desa Manawa yang diklaim bermasalah.
Hal ini terungkap oada rapat dengar pendapat gabungan yang dilakukan Komisi I, II dan III. Adapun kegiatan yang dilakukan ini Terkait proyek pembangunan lapangan sepak bola tahun 2019, proyek pembangunan pamsimas tahun 2017, program bumdes, proyek bantuan rumah rehapan, pungutan 3 % untuk surat tanah. Tidak lain untuk memecahkan masalah atau mencarikan sebuah solusi.
Bertempat Ruang rapat dprd dan turut dihadiri Kadis atau yang diwakili sekretaris pmd, kadis Inspektorat daerah, kadis perkim atau yang mewakili,kadis pertanian, camat patilanggio, Kepala Desa Manawa dan Bpd Manawa. Kamis, (26/8/21).
Sebelum rapat ini dilakukan ada aspirasi dari sekelompok mahasiswa yang menamakan aliansi ppkm sehingga kami menindak lanjuti. Dan kami melihat pertama miss komunikasi dan kemudian yang kedua adalah pengawasan yang belum maksimal.
Kalau pengawasan bpd itu benar-benar dilakukan maka masalah-masalah yang mencuat kelapangan yang ditenggarai atau diklaim oleh anak-anak mahasiswa itu pasti tidak akan terjadi padahal ada tupoksi.
Tapi kami bersyukur hikmah dari hiring rapat tadi kita meminta kepada pemerintah Daerah bagaimana peraturan desa harus ada sebuah pengawasan.
Seperti perda yang dilahirkan oleh dprd itu harus dievaluasi oleh pemerintah provinsi, ini kami lihat tidak jalan disini bagaimana perdes itu sebelum disahkan di musyawarah desa baik antara kepala desa dan bpd ada fungsi camat untuk mengevaluasi perdes tersebut.
Dan ini bukan saja terjadi di desa manawa yakni pungutan sppht 3% dan itu sudah di perdeskan masuk ke PAD ini kalau kita kaji menyalahi aturan di atasnya.sehingga kita sudah rekomendasi tadi bagaimana perdes itu secepatnya dibatalkan.”Punkas Nasir Giasi spd.
Kami pun mendorong inspektorat untuk review pemeriksaan dan kami dpr komisi I akan mengadakan evaluasi terkait laporan-laporan tersebut dan kami berharap sama-sama turun lapangan untuk mengecek langsung melihat lapangan desa pamsimas dan sebagainya.
Dan yang paling penting adalah masalah bumdes perlu ada pengaturan manajemen bumdes,jangan semata-mata murni kita salahkan pada pelaksana bumdes itu sendiri Memang dibawah dari sistem penguatan bimtek kami dprd melihat terlalu minim.
Saya menekankan apapun alasannya kita jangan ada budaya di daerah ini berbeda pendapat itu adalah musuh dan jangan perhadapkan rakyat dengan rakyat”tegasnya.
Wartawan : Rustam & Riswan
