KABARGORONTALO.ID, (POHUWATO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato telah menerima Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato tahuh 2022.
Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan, di dalam APBD tahun 2020 yang menariknya adalah Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan anggaran. Meskipun mengalami penurunan anggaran tapi kata Nasir, jumlahn anggaran dari pemerintah pusat tersebut masih terbilang cukup besar.
“Kami berharap pemerintah daerah satu tahun kedepan lebih rajin lagi menggali sumber-sumber PAD yang baru. Bahkan harus bisa melobi anggaran di pemerintah pusat,” ujar Nasir Giasi, saat dilakukan wawancara oleh awak media usai melakukan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pohuwato, Selasa (30/11/2021).
Sementara itu, Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengutarakan, penetapan APBD ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Pohuwato. Menurutnya, dengan adanya pengesahan APBD ini maka roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan terus berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Ketua DPRD Pohuwato itu menjelaskan, setelah tersusunnya kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2022 lalu yang melahirkan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pohuwato.
“Sesuai mekanisme hasil dari nota kesepakatan tersebut adalah dasar penyusunan Ranperda APBD yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang telah dibahas juga sesuai dengan mekanisme tata tertib lembaga DPRD,” kata Saipul.
Selain itu, kata Saipul, dokumen ini merupakan implementasi tahun pertama Pemerintahan SMS selaku Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato.
Dimasa kepemerintahan yang awal ini tentu seluruh warga masyarakat Pohuwato juga termasuk kita memimpikan semua harapan bisa terakmodir termasuk janji-janji politik yang telah ada dalam dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026.
“Namun melihat kemampuan keuangan daerah yang melemah, maka tentu Pemerintah dan lembaga DPRD harus berpikir keras untuk mendahulukan hal-hal yang sangat prioritas. Dengan target agar fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan, layanan publik terus ada dan sebagian infrastruktur dapat terpenuhi,” pungkasnya, (KG).
