Pansus LKPJ Dorong Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten Gorontalo
Gorontalo, (Kabargorontalo.id) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2024 melakukan rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo pada Jumat, 25 April 2025.
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Anas Yusuf, anggota Pansus LKPJ, menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Dalam rapat tersebut, Anas Yusuf menekankan perlunya keselarasan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo tercatat lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di tingkat provinsi, yaitu 16,41% dibandingkan 14,57%. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pansus LKPJ.
“Proses perencanaan pembangunan harus selalu sinkron antara kabupaten dan provinsi. Dengan sinkronisasi yang baik, kita dapat menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran,” tegas Anas
Anas Yusuf juga menyoroti potensi investasi di Kabupaten Gorontalo yang perlu digarap secara serius. Kabupaten Gorontalo memiliki lahan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi. Ia mencontohkan potensi investasi di wilayah Pulubala dan kawasan Tolangohula.
“Pengembangan investasi harus menjadi prioritas. Dengan pengembangan investasi yang tepat, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.” ujar Anas
Anas Yusuf berjanji akan menyampaikan hasil rapat kerja ini kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo agar dapat disinkronkan dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Harapannya, sinkronisasi perencanaan ini dapat membantu tercapainya target penurunan angka kemiskinan.
Selain masalah perencanaan pembangunan dan investasi, rapat kerja juga membahas isu infrastruktur yang rusak di beberapa wilayah Kabupaten Gorontalo. Anas Yusuf menyinggung kondisi Jembatan Pulubala yang perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menanyakan upaya relokasi Danau Limboto yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.
Rapat kerja ini dihadiri oleh anggota Pansus LKPJ lainnya dan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Gorontalo. Suasana rapat berlangsung kondusif dan produktif, dengan berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh peserta rapat.
Hasil rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan efektif. (KG.01).
