Pansus LKPJ Gorontalo Kritik Kinerja Pemprov Terkait Pembebasan Lahan Bandara Jalaludin
GORONTALO, (Kabargorontalo.id) – Anggota Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024, Limonu Hippy, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terkait lambatnya penyelesaian pembebasan lahan pengembangan Bandara Jalaludin. Masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut sejak tahun 2029 ini dinilai menunjukkan kinerja Pemprov yang kurang optimal.
Limonu Hippy, juga selaku politisi dari Gerindra ini melontarkan kritikan keras terhadap pernyataan Kepala Biro Hukum yang mengungkapkan bahwa masalah pembebasan lahan tersebut hingga kini belum terselesaikan.
Menurutnya, jika Pemprov serius, permasalahan ini seharusnya sudah dapat diselesaikan baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Kegagalan ini diperparah dengan adanya saling lempar tanggung jawab antar OPD terkait data dan dokumen pembebasan lahan.
“Lebih miris lagi, OPD saling lempar tanggung jawab. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan koordinasi,” tegas Limonu Hippy.
Ia pun meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo untuk bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Sekretariat Daerah yang dinilai lalai dalam menangani permasalahan ini.
Limonu Hippy menekankan bahwa pergantian pejabat bukan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab atas permasalahan yang belum terselesaikan.
“Pada dasarnya, ada serah terima jabatan. Sekda harus menindaklanjuti dan bertanggung jawab atas permasalahan yang belum terselesaikan oleh pejabat sebelumnya,” tegas Hippy.
Pansus LKPJ berharap Pemprov Gorontalo segera menindaklanjuti permasalahan ini secara serius dan mencari solusi, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, untuk menyelesaikan pembebasan lahan Bandara Jalaludin. Ketegasan dan komitmen Pemprov sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang telah berlangsung lama ini.(KG.01)
