Wakil Ketua DPRD Gorontalo Soroti Ketidakstabilan Harga Jagung, Dorong Perlindungan Petani dan Pengawasan Ketat
Gorontalo,( Kabargorontalo.id) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan keprihatinannya atas ketidakstabilan harga jagung yang kerap merugikan petani di daerah tersebut. Selasa (10/6/25).
Dalam pernyataannya kepada awak media, Ridwan menyoroti bahwa fluktuasi harga yang tajam, dari Rp5.500 hingga Rp3.500 per kilogram, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam tata niaga jagung. Ia pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan dan menindak praktik-praktik yang merugikan petani.
“Kalau harga bisa turun dari Rp5.500 ke Rp3.500, ini bukan fluktuasi biasa. Ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang harus ditindak tegas. Pemerintah bahkan kepolisian harus bertindak,” ujar Ridwan.
Ia mengapresiasi langkah kepolisian yang kini mulai memonitor aktivitas perdagangan jagung, khususnya dalam hal penimbangan dan proses pengeringan sebelum produk dijual ke pasar atau tengkulak. Menurutnya, inisiatif untuk memastikan keakuratan timbangan dan kualitas pengeringan sebelum transaksi berlangsung adalah langkah maju dalam melindungi petani.
“Sekarang ini bagus, pihak kepolisian mulai memonitor timbangan-timbangan itu. Jangan sampai petani tiba-tiba dirugikan karena timbangan yang tidak akurat. Bahkan sebelum dijual pun dicek dulu proses pengeringannya, apakah sesuai standar atau tidak. Kalau kadar air tinggi dan langsung ditimbang, tentu harganya ditekan. Tapi kalau prosesnya diawasi dan sesuai, maka harga bisa lebih adil,” tambahnya.
Ridwan juga menyoroti posisi tawar petani yang lemah dalam sistem perdagangan saat ini. Banyak petani tidak memahami kadar air dalam jagung mereka, sehingga kerap menerima harga rendah berdasarkan klaim sepihak dari pembeli.
“Problemnya, petani tidak tahu kadar air berapa. Tapi tiba-tiba dikatakan bahwa jagungnya basah atau belum kering sempurna. Padahal belum tentu itu benar. Ini membuat petani makin rugi,” katanya.
Selain itu, Ridwan menegaskan bahwa musim hujan menjadi tantangan tambahan bagi petani. Tanpa fasilitas penyimpanan atau gudang yang memadai, petani terpaksa menjual jagung dalam kondisi yang belum optimal hanya untuk menghindari kerusakan akibat cuaca.
“Kalau sudah musim hujan, petani tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya gudang, jadi harus jual cepat dengan harga murah. Di sinilah negara harus hadir. Kita tahu kelemahan petani, dan seharusnya kita bantu mereka, bukan membiarkan mereka dirugikan,” pungkasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Ridwan mendorong adanya intervensi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pascapanen seperti gudang penyimpanan dan pengering jagung, serta regulasi harga acuan yang adil. Ia juga mendorong adanya edukasi bagi petani agar mereka memahami aspek teknis seperti kadar air dan standar mutu jagung.
Dengan ketegasan dan dukungan lintas sektor, Ridwan berharap sistem tata niaga jagung di Gorontalo bisa lebih berpihak pada petani, bukan hanya pada para tengkulak atau pedagang besar. (Red)
