Oleh : Jhojo Rumampuk | Ketua DPD PJS Gorontalo
Kabargorontalo.id, Opini –Pertanyaan ini terus bergema di ruang publik, terutama setelah mencuatnya sejumlah peristiwa kontroversial yang melibatkan nama Revan Saputra Bangsawan (RSB) dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Yang mengejutkan, bukan hanya keberadaan alat berat di kawasan rawan hukum yang menjadi sorotan, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan negara dalam mengawal, membela, bahkan membungkam kritik terhadap RSB.
Apa istimewanya Revan Saputra Bangsawan sampai-sampai keleluasaan hukum seolah tak menyentuhnya?
Apa yang membuat seorang pengusaha tambang ilegal bisa “dipagari” oleh orang-orang berseragam yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan?
Contoh kasus, penyebaran video permintaan maaf pewarta yang memberitakan dugaan PETI oleh RSB, menyeret dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri.
Bila ini menjadi kejadian yang nyata, maka bukan hanya soal pelanggaran etik dan hukum yang harus ditindak, tetapi juga soal penetrasi pengaruh RSB ke dalam tubuh institusi keamanan negara.
Ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini adalah sinyal bahaya bahwa kekuatan uang dan jaringan bisnis ilegal bisa masuk ke jantung lembaga-lembaga yang mestinya steril dari kepentingan oligarki dan mafia tambang.
Apakah RSB hanya sekadar pengusaha tambang, ataukah ia adalah pion dari jejaring yang lebih besar yang memiliki hubungan diam-diam dengan struktur kekuasaan dan kekuatan keamanan?
Tentu kita tak boleh menghakimi tanpa fakta. Namun, indikasi-indikasi yang ada sudah cukup untuk mendesak investigasi mendalam. Jika oknum aparat telah digunakan sebagai tameng bisnis ilegal, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan warga negara.
Masyarakat butuh kejelasan, bukan pengaburan. Mereka pun butuh penegakan hukum, bukan kompromi yang mengorbankan ruang hidup dan kebebasan pers.
Jika negara masih ingin disebut berwibawa, maka hubungan antara Revan Saputra Bangsawan dan oknum aparat negara harus dibuka terang benderang.
Rakyat boleh miskin, hukum boleh ompong, tapi Revan Saputra Bangsawan (RSB)? Ternyata kebal hukum. Tak punya pangkat, tak punya seragam, tapi bisa bikin oknum berseragam tunduk dan sibuk jadi pengawal tambang ilegal.
Seorang pria yang konon pengusaha tambang ilegal, tapi hebatnya… bisa bikin wartawan minta maaf di bawah tekanan, disebar videonya oleh istrinya sendiri, lalu diamini oleh orang-orang berseragam.
Apa ini pertambangan emas atau pertambangan nurani aparat?
Di negeri ini, rupanya ada strata baru di atas hukum. RSB menjelma menjadi Rezim Sang Bangsawan.
Kalau rakyat kecil buka tambang, digerebek. Tapi kalau RSB masuk dengan 15 ekskavator ke kawasan hutan Pohuwato? Diam. Bahkan disapa. Bahkan dikawal.
Jadi wajar kalau publik bertanya “Ada apa antara Revan Saputra Bangsawan dan Lembaga Keamanan Negara?”
Apakah ini kemitraan? Apakah ini simbiosis? Atau… cukup disebut “proyek perlindungan”?
Lucunya, jika ada media memberitakan dugaan PETI-nya RSB, bukan klarifikasi yang datang tapi penjebakan. Wartawan dijebak, dipaksa minta maaf, lalu video diposting ke publik oleh istri sang terduga pelaku. Bukan hak jawab, tapi hak bungkam.
Pers dibungkam, hukum dibonsai, dan tambang ilegal terus berdetak.
Kalau tak ada hubungan istimewa, kenapa bisa sebegitu kuatnya?
Kalau tak ada yang ditutupi, kenapa yang bicara dibungkam?
Bersambung
