Pohuwato, (Kabargorontalo.id) — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Dapil VI Boalemo–Pohuwato, Limonu Hippy, melaksanakan kegiatan Reses masa persidangan ketiga tahun 2025 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (1/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur OPD dilingkunagan Sekretariat Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo, antara lain Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Camat Duhiadaa, Unsur Pemerintah Desa Mootilango dan masyarakat dari berbagai elemen.
Dalam sesi dialog terbuka bersama warga, beragam aspirasi dan usulan mengemuka. Warga menyampaikan kebutuhan terhadap pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), Realisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), bantuan benih padi dan jagung yang berkualitas, Beasiswa Bagi SMA/SMK, S1 dan S2 serta penanganan dan pengerukan sedimentasi di sejumlah saluran irigasi pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Limonu Hippy menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan yang dirasakan secara langsung. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke meja pembahasan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait.
“Semua usulan masyarakat, seperti alsintan, bibit unggul, maupun dukungan terhadap UMKM dan IKM, merupakan hal penting yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Ini menjadi fokus saya untuk dibahas di tingkat provinsi bersama mitra kerja,” ujar Limonu Hippy.
Terkait permasalahan sedimentasi yang menjadi keluhan utama warga di beberapa titik irigasi, Limonu menjelaskan bahwa persoalan ini berada pada lintas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa tidak semua saluran irigasi menjadi tanggung jawab provinsi. Ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada pula yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi pengerukan atau pemeliharaan saluran tergantung pada kewenangan tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air sangat penting untuk memastikan penanganan sedimentasi dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Ia pun mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi saluran irigasi secara menyeluruh karena berdampak langsung pada produktivitas pertanian warga.
“Saya akan dorong agar ada sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan sedimentasi ini. Kita tidak bisa biarkan saluran irigasi tersumbat karena ini menyangkut ketahanan pangan masyarakat,” tegas Limonu.
Selain itu, usulan penguatan UMKM dan IKM juga mendapat perhatian serius dari legislator Gerindra tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi masyarakat harus diperkuat dari hulu hingga hilir, baik melalui pelatihan, bantuan permodalan, maupun akses pemasaran produk lokal.
Kegiatan reses tersebut berlangsung kondusif dan menjadi wadah penting dalam menjembatani komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Limonu berharap, melalui reses ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. (Red)
