Propam Polda Gorontalo Usut Kasus Dugaan Pemukulan Oknum Polisi di Atinggola, Pelaku Ditahan
Gorontalo (KG) – Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum polisi Brigadir SB di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Drs. R. Eko Wahyu Prasetyo, S.H., melalui Kabid Propam Polda Gorontalo, AKBP Afri Darmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan kronologi dan langkah-langkah yang telah diambil.
AKBP Afri menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat pengamanan acara penutupan pasar malam di Atinggola. Mendapat informasi adanya potensi perkelahian antar pemuda dari dua desa, personel Polsek Atinggola dan Koramil melakukan pengamanan.
“Saat pengamanan, beberapa pemuda memainkan gas sepeda motor di depan petugas,” ujar AKBP Afri.
“Salah satu petugas yang terpancing emosi mengayunkan tongkat T. Namun, karena pengemudi sepeda motor merunduk, tongkat tersebut mengenai kepala penumpang di belakangnya, IA (25), yang mengakibatkan luka robek. Kedua pemuda tersebut tidak mengenakan helm.”
Atas kejadian tersebut, Brigadir SB telah diamankan di tempat khusus (patsus) Bidpropam Polda Gorontalo. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sedang berlangsung.
“Kasus ini sedang kami tangani dan dalami. Brigadir SB sudah kami amankan di Bidpropam Polda Gorontalo,” tegas AKBP Afri.
AKBP Afri juga menghimbau kepada seluruh personel Polda Gorontalo dan jajaran Polres untuk selalu berpedoman pada norma sosial dan norma kelembagaan dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya mematuhi etika dan kode etik Polri yang meliputi aspek kenegaraan, kelembagaan, kepribadian, dan kemasyarakatan.
Kepada masyarakat, AKBP Afri meminta agar tetap tenang dan melaporkan jika menemukan anggota Polri yang menyimpang dari aturan.
“Masyarakat dapat melaporkan ke Yanduan Divpropam Polri Presisi, di Polres maupun Polda Gorontalo,” pungkasnya.
Langkah cepat Propam Polda Gorontalo ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (red)
