POHUWATO, (Kabargorontalo.Id) – Mempercepat laju pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melaksanakan
Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021-2026 yang berlangsung di gedung Panua kantor bupati, Selasa, (22/6/2021) dibuka Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, dihadiri Forkopimda, Bappeda Provinsi diwakili Kabid, Eko Sosbud, Abdul Wahab Otaya, assisten, pimpinan OPD, dan disaksikan secara online oleh camat dan kades serta oleh Direktur Perencanaa, Uvaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Drs. Nyoto Suwigno, MM.
Dikatakan Wabup Suharsi, sekitar 4 bulan kepemimpinan kami, salah satu tugas utama diawal pemerintahan bersama lembaga DPRD adalah menyusun dan menetapkan perda tentang RPJMD tahun 2021-2026. Syukur Alhamdulillah, melalui baperlitbang tahapan penyusunan berjalan lancar mulai dari forum konsultasi publik RPJMD, kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD, forum perangkat daerah RPJMD dan saat ini akan dirumuskan kembali rancangan akhir RPJMD sebelum dimasukkan ranperdanya ke lembaga DPRD pada awal Juli nanti.
Lanjut Wabup Suharsi Igirisa, pada RPJMD tersebut visi kabupaten pohuwato adalah, terwujudnya pohuwato sehat, maju dan sejahtera atau dikenal dengan SMS.
Dari visi tersebut ditetapkan 4 misi pembangunan yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pendidikan, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan, mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif, mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat tertib dan religious.
“Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui 4 tujuan dan 11 sasaran pembangunan. Sudah tentu tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan permasalahan daerah hingga saat ini dan isu strategis daerah yang mesti diantisipasi kedepa”,jelas Wabup Suharsi.
Ditambahkannya, 8 isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas kedepan yakni, masih rendah derajat kesehatan masyarakat, output pendidikan yang belum kompetitif dan berkarakter, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang belum merata, tata kelola pemerintahan yang belum maksimal, ancamana kerawanan dan ketertiban umum, infrastruktur wilayah yang belum merata dan optimal, tata kelola lingkungan yang belum maksimal, nilai budaya dan adat yang mulai pudar., (KG).
